Bima ~ Bapeka Nusantara ~ Setelah SMAN 1 Sanggar dengan Dana BOS 2024 Rp839 Juta dan PIP 103 siswa Rp184,5 Juta 0% aktivasi, kini giliran SMAN 2 Woha Kabupaten Bima yang menjadi sorotan dua lembaga besar.
Ketua Umum LSM Bapeka NTB Tasrif SH dan Ketua Lembaga KPK-I Dewan Perwakilan Daerah Provinsi NTB Sukirman SH yang akrab disapa Dae Man, secara intensif membongkar dugaan skandal rahasia di balik data Dapodik terkait pengelolaan Dana BOS dan kejanggalan aktivasi PIP.
“Bukan saja SMAN 1 Sanggar, kini di SMAN 2 Woha Kabupaten Bima polanya sama. Kami minta BPK RI Perwakilan NTB segera audit terbuka,” tegas Tasrif SH.
Dugaan Pola Sistemik Menurut Tasrif, melalui data Ditjen PAUD Dikdasmen, mekanisme BOS sudah jelas, namun indikasi yang muncul bukan lagi parsial melainkan pola sistemik.
“Ironisnya dugaan ini melibatkan aktor lintas sektor, mulai dari pejabat politik hingga pejabat teknis di lingkup birokrasi provinsi juga di daerah agar aksinya berjalan mulus,” ujarnya.
Ia menyoroti Dapodik dan PIP yang diduga dijadikan alat untuk membuat SPJ BOS Fiktif demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Klarifikasi Wakasek Kurikulum SMAN 2 Woha BAPEKA NUSANTARA melakukan konfirmasi kepada Abdul Haris, S.Pd yang akrab disapa Haris Bule, selaku Wakasek Kurikulum SMAN 2 Woha. Informasi lapangan menyebut dirinya menguasai pembuatan laporan PIP yang seharusnya menjadi tupoksi Wakasek Kesiswaan.
Berikut rangkuman klarifikasinya pada Minggu, 21 September 2026 Aryadin Pers “Apakah benar bapak mengambil alih tugas Wakasek kesiswaan menangani PIP?”
Haris Bule, “Saya hanya membantu wakasis untuk merapikan administrasi ke bank saja. Selebihnya siswa sendiri yang menerima. Saya tetap menjalankan tugas sesuai mekanisme. Saya tidak perlu membenarkan diri saya. Cukup bapak konfirmasi ke wakasek kesiswaan dan ke siswa yang menerima apakah sekolah melakukan penyimpangan atau tidak?”
Ia juga mempersilahkan wartawan datang langsung ke sekolah untuk bertemu Kepala Sekolah Drs. Lukman, M.Si dan Wakasek Kesiswaan serta membuka forum dengan semua guru.
Aryadin Pers, “Pihak sekolah harus melengkapi dengan keterbukaan informasi publik, bukan hanya intern dan segelintir manusia di SMA Woha.”
Haris Bule “Silahkan bapak silaturrahmi ke sekolah besok, berbincang dengan kepala sekolah dan wakasek kesiswaan yang punya tupoksi PIP untuk memastikan mekanismenya sudah sesuai SOP atau belum.”
Catatan Redaksi dan Tuntutan 1. LSM BAPEKA NTB resmi terdaftar: Akta Notaris No. 17 Tgl 17 April 2012 Notaris SUDARMAN SH M.Kn, NPWP 84.220.361.0-912.000, SK Kemenkumham RI No. AHU-785 H.02.01 Tahun 2010.
2. Berita ini masih dalam tahap dugaan, kebenaran final menunggu audit BPK dan Inspektorat Dikbud NTB.
3. BAPEKA membuka ruang hak jawab 2×24 jam kepada SMAN 2 Woha sesuai UU Pers No. 40/1999.
BAPEKA dan KPK-I NTB mendesak Gubernur NTB dan Kadikbud NTB segera evaluasi total pengelolaan BOS dan PIP di semua SMA/SMK se-Kabupaten Bima.(Red/Aryadin Tim Investigasi Bapeka Nusantara)
