Aktivis Asal sape jebolan akademi disalah satu kampus di Makasar Aminullah alias Ompu Jenggo, menyampaikan kepada wartawan media ini. Mengkritisi kebijakan pemerintah demi kepentingan umum ini bukan asumsi liar sebagai moto, ” Seruan Pentingnya Ganti Sekda Kabupaten Bima dan Bima sedang sakit” . Selama 21 tahun terakhir, daerah ini berjalan di tempat. Potensi sumber daya alam (SDA) umunya dan khususnya tambak udang, pajak tanah, perusahaan besar, hingga retail modern. Tidak pernah benar-benar dikelola guna memberi kontribusi, berarti pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Alarm berbahaya bagi Bupati Ady Mahyudi, semua dokumen anggaran, kerja, dan data APBD dikuasai oleh Sekda serta orang-orangnya. Dugaan kuat Bappeda jadi otak BPKAD maka Dispenda jadi pendukung Sekda yang melakukan finishing data. “Bukankah ini jebakan”? Lalu siapa menanggung akibat dari pelanggaran KKN (Fraud) yang sengaja disetting Potensi Bapak Bupati di PLH kan ke depan semakin menguat jika, Sekda tidak segera diganti. Bukan karena Bima miskin, melainkan karena perangkat daerah tidak berjalan sehat. Dan patut diduga dipusatkan pada pengendalian itu terdiri oleh satu figur sekertaris daerah (Sekda) kabupaten Bima Adel Linggi Ardi. Ungkap Aminullah
Lanjut Aminullah, bahwa. Sekda bukan sekadar jabatan birokrasi, ia adalah pengendali penuh jalannya proses birokrat. Ketua TAPD, Ketua Baperjakat, pengendali dokumen APBD, dan pengatur mutasi jabatan. Dengan posisi ini, menjadi pintu masuk kekuasaan lama yang sistemik, berpengalaman dan lihai memainkan pola-pola yang bukan hanya menghambat, tapi menduga kuat berpotensi menjebak Bupati Ady Mahyudi dalam pusaran pelanggaran yang sengaja disetting.
Seleksi pejabat eselon dua menjadi bukti terang. Dari 14 organisasi pemerintah daerah (OPD) yang dibuka, kenapa hanya 10 diumumkan? Apa alasannya? Bukankah ini pembohongan publik? Bukankah ini siasat dalam kejahatan untuk mengendalikan birokrasi sesuai kepentingan kelompok lama? Rakyat Bima harus melihat ini sebagai tanda bahaya. Bebernya
Hal demikian, dalam desakan ini mengganti (sekda) memang proses harus melalui mekanisme dan prosedur serta Undang-undang yang berlaku, sesingkat-singkatnya sesuai pada aturan. Apakah Bupati Bima berani mengambil kesimpulan karena kebijakan ada di tangan bupati.
Pertanyaan besar untuk kita semua, apakah rela Bima terus dikendalikan oleh sindikat lama yang amoral? Sedangkan kita akan diam melihat APBD dirampok, sementara pembangunan mandek?. Begitu masif akan biarkan Bupati tersandera oleh permainan birokrasi yang busuk?. Ujarnya dalam tanda tanya Ompu Jenggo
Jawabannya tegas, atau Tidak!. Rakyat Bima harus bersatu, turun ke kantor Bupati, bahkan mendatangi kekediaman nya untuk mendesak agar segera mengganti Sekda. Ini bukan sekadar urusan elit, ini kebutuhan mendesak demi masa depan kita bersama. Pergantian Sekda adalah langkah pertama untuk menyelamatkan jalannya roda pemerintahan, mengembalikan arah visi perubahan, dan memastikan Bima bangkit dengan birokrasi yang sehat.
Mengingatkan Bupati Ady Mahyudi, sadar dan untuk beranilah. Jangan biarkan kepemimpinan Anda runtuh oleh permainan kekuasaan lama. Jangan biarkan rakyatmu kembali jadi korban, atau memang hal ini rangkaian pola terstruktur di lingkaran visi-misinya dalam perubahan. Pungkasnya
Demi penyeimbang pimpinan redaksi Media terus berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi serta berita ini dipublikasikan, sembari menunggu tanggapan pihak pemerintah daerah kabupaten bima sekertaris daerah (Sekda)” team”.
