Jarang Masuk Kantor Bukan Urusan Wartawan, Mendesak Bupati Bima Copot Kepala BPKAD Diduga Tak Punya Moralitas 

banner 120x600

Bima ~ Bapeka Nusantara ~ Selama dilantik bupati bima pada jum’at, 13 Maret 2026, Aries Munandar, S.T. M.T jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Nakertrans). Berdasarkan catatan administrasi dan kegiatan pemerintahan hingga September, ia masih aktif memegang jabatan sebagai Kepala Badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima.

Berbagai macam persoalan menyangkut BPKAD, dengan rentetan isu paling krusial menjadi pembahasan dikalangan masyarakat serta tingkat birokrasi di kabupaten bima.

Mana kala sejumlah 37 orang SK TPU pegawai dinas kesehatan ( NAKES ) di rumah sakit sondosia bima, menjadi teriakan massal, selama 4 bulan bulan belum dibayarkan oleh pihak pemerintah daerah kabupaten bima.

Disisi lain, menjadi sorotan jajam yang diduga tentang sikap dan perilaku sebagai penanggung jawab seorang pimpinan BPKAD karena menyoroti jarang masuk kantor. Karena atas tanggapan nya, jadi bumerang bagi kami penggiat publik tidak menutup kemungkinan untuk mempertanyakan kejelasan dan alasannya.

Namun mirisnya tanggapan kepala BPKAD terkait jarak masuk kantor, itu bukan urusan wartawan. Hal ini, seolah-olah dirinya tidak merasa sebagai penanggung jawab moral dimata publik maupun masyarakat.

Sekelas tingkat eselon ll, kepala BPKAD patut menduga tak punya integritas selaku pejabat Publik. Maka dari itu sepantasnya disebutkan preman oknum birokrasi tidak miliki moralitas, kami mengecam keras kalimat disampaikan kepada salah seorang wartawan yang mempertanyakan mengapa jarang masuk kantor.

Jika memang hal demikian, mendesak Bupati Bima copot Aries Munandar dari jabatan kepala BPKAD. Kami juga tidak merasa dirugikan, tapi ribuan orang para pejuang demi daerah untuk keberlangsungan hidup. Kemudian aneh sekali, Haknya berbulan-bulan belum dibayarkan atau ditahan seperti gaji P3K paruh waktu.

Hingga berita ini ditayangkan beberapa kali masih nol kejelasan secara terbuka dan transparan mengenai pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut masyarakat wajib mengetahui. Jangan hanya ditekan guna untuk membayar pajak tepat waktu demi prestasi kabupaten bima, bahwa keterbukaan informasi publik itu di haruskan ketika ada pengkritik di anggap pembangkang. Pungkasnya(Red/Aryadin

Polemik birokrasi di kabupaten bima kian jadi-jadian seperti yang dilansir oleh media ini dari Nuansa Post Online, bahwa tingkat kehadiran pejabat eselon II Kepala Dinas, Badan sangat-sangat menjadi pertanyaan besar bagi publik.

Pasalnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima hanya hadir saat ada acara dengan Bupati Bima seperti khataman massal, upacara Hari Jadi Bima (HJB), Hari Ulang Tahun (HUT) RI dan hari-hari lainya.

Kepala BPKAD Kabupaten Bima, yang di temui, Senin 31/08/26 usai khataman massal di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bima mengatakan bahwa atas ketidakhadiran saya selama ini kantor, itu bukan hak wartawan untuk mengkritisi saya, ujarnya.

“Adapun kewenangan mengenai pencairan anggaran yang di ajukan oleh Setian badan dan dinas, tanpa saya juga bisa di cairkan,”.

Kepala Bagian (Kabag) Protokol Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Setda Kabupaten Bima, Suryadin, S.S yang ditemui beberapa bulan yang lalu mengatakan bahwa ketidakhadirannya dia bukan berarti tidak bisa di wakili oleh pegawai lain dalam hal penandatanganan pencairan anggaran dan buktinya anggaran selama ini cair kan, ujarnya singkat.

Salah satu pegawai yang ada di Kabupaten Bima yang tak ingin sebutkan namanya ditemui beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa ketidakhadiran pejabat eselon II adalah untuk mengontrol, mengelola, mengetahui dan bertanggung jawab atas apa yang di kelola di BPKAD, ujarnya.

“Ini bukan siapa yang bisa memeriksa dia hadir dan tidak hadir di kantor namun BPKAD adalah salah satu ujung tombak daripada alur keuangan daerah,”.

“Apalagi saya dengar informasi bahwa diduga Kepala BPKAD Kabupaten Bima yang memberitahu Bupati Bima untuk mengangkat mengangkat 14 ribu sekian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan label Paruh Waktu (PW),”.

Pantauan media ini bahwa Kepala BPKAD Kabupaten Bima jarang masuk kantor dan sibuk di luar jam kerja. Adapun kehadiran dia, saat hari-hari besar. Ujar seorang pemimpin media Nuansa Post Online. Yang biasa disapa Syam Al-Haq

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *