LOMBOK BARAT – Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di SDN 1 Labuapi dinilai telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif semata, melainkan juga menjadi cerminan upaya mewujudkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Lalu didi mengatakan
Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut diimplementasikan melalui kebijakan SPMB yang bertujuan menjamin pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berintegritas.
Berdasarkan pengalaman langsung dari salah satu wali murid yang mengikuti seluruh tahapan seleksi, pelayanan yang diberikan oleh pihak sekolah, mulai dari Kepala Sekolah, Panitia SPMB, dewan guru, hingga seluruh tenaga kependidikan, sangat memuaskan.
“Dari proses yang saya ikuti, saya melihat adanya komitmen untuk memberikan pelayanan yang mengedepankan keterbukaan informasi, kemudahan akses pelayanan, serta perlakuan yang setara kepada masyarakat,” ungkapnya, Rabu (1/7).
Pernyataan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, yang menekankan pentingnya prinsip kepastian hukum, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Selama proses berlangsung, masyarakat dinilai memperoleh informasi yang cukup dan jelas terkait persyaratan, tahapan, mekanisme, hingga jadwal pelaksanaan. Setiap pertanyaan atau aspirasi dari orang tua juga ditanggapi secara komunikatif, sehingga menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman.
Hal ini menumbuhkan keyakinan bahwa pelayanan pendidikan akan semakin baik apabila dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Sebagai orang tua, penyampaian apresiasi ini juga disertai dengan kesadaran bahwa keberhasilan pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah, keluarga, dan masyarakat.
“Terciptanya proses penerimaan peserta didik yang kondusif menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” tambahnya.
Atas diterimanya anaknya sebagai peserta didik baru di SDN 1 Labuapi, rasa syukur dan terima kasih pun disampaikan. Kesempatan belajar ini dianggap sebagai amanah besar yang akan didukung melalui kemitraan yang harmonis antara orang tua dan sekolah demi optimalisasi tumbuh kembang anak.
Ke depannya, diharapkan semangat pelayanan yang mengedepankan keterbukaan, profesionalisme, dan integritas dapat terus dipertahankan dan menjadi budaya kerja. Kepercayaan masyarakat dianggap sebagai modal utama dalam membangun pendidikan yang berkualitas.
“Keberhasilan penyelenggaraan SPMB bukan hanya diukur dari selesainya proses administrasi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
Semoga pelaksanaan SPMB di SDN 1 Labuapi ini menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan lain di Kabupaten Lombok Barat dalam upaya mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.
