MATARAM.Bapeka Nusantara .my.id.Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kerap disorot sebagai salah satu daerah dengan potensi luar biasa di mata nasional. Pesona pariwisata kelas dunia, kekayaan alam yang melimpah, serta kearifan lokal masyarakatnya menjadi aset utama pembangunan. Namun, di balik gemerlap pencapaian tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang menggugat: apakah kemajuan ini benar-benar dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, atau justru memperlebar jurang ketimpangan struktural yang selama ini menjadi masalah pelik?
Di bawah kepemimpinan saat ini, NTB justru dihadapkan pada realitas yang kontras. Meskipun narasi keberhasilan dan prestasi terus digaungkan masif melalui berbagai platform digital, banyak pihak menilai bahwa upaya tersebut lebih banyak berorientasi pada pencitraan semata. Sementara itu, persoalan mendasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak masih terkatung-katung dan belum menemukan solusi nyata.
Pertumbuhan Dua Digit, Infrastruktur Tertinggal
Secara makroekonomi, capaian NTB memang terlihat sangat membanggakan. Data menunjukkan provinsi ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,64%, menjadikannya peringkat kedua tertinggi di Indonesia setelah Maluku Utara. Angka fantastis ini sering dijadikan bukti keberhasilan pengelolaan daerah.
Namun, angka statistik yang megah ini tampak seperti “kebanggaan palsu” ketika ditelisik lebih dalam. Fakta di lapangan menunjukkan ironi yang menyedihkan: masih terdapat sekitar 1.493 kilometer jalan provinsi yang kondisinya rusak parah dan belum mendapatkan penanganan serius. Padahal, dalam teori ekonomi, infrastruktur jalan yang memadai adalah syarat mutlak untuk mempercepat roda perekonomian dan konektivitas antarwilayah.
Kesenjangan ini sangat terasa, terutama di wilayah pesisir dan daerah pedalaman yang seolah terpinggirkan dari peta pembangunan.
Soromandi: Bukti Nyata Kegagalan Pemerataan 30 Tahun
Salah satu bukti nyata kegagalan pemerataan pembangunan dapat disaksikan di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Selama hampir tiga dekade, kondisi infrastruktur jalan di wilayah ini nyaris tidak tersentuh perhatian pemerintah. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi kehidupan masyarakat justru berada dalam kondisi memprihatinkan, penuh lubang dan kerusakan.
Padahal, jalan tersebut memiliki fungsi vital. Selain menjadi akses utama bagi mobilitas ekonomi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, jalan ini juga menjadi satu-satunya jalur penghubung masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Sayangnya, keluhan dan permohonan perbaikan seolah tak didengar. Akibat kondisi jalan yang buruk, risiko bahaya mengintai setiap hari. Truk pengangkut hasil bumi sering kali mengalami kecelakaan atau terguling, yang tentu saja merugikan petani secara ekonomi. Lebih memilukan lagi, kesulitan akses ini pernah memaksa seorang ibu melahirkan di tengah perjalanan karena terlambat mencapai fasilitas kesehatan.
Insiden dan kondisi menyedihkan ini membuktikan bahwa ketimpangan di NTB bukan sekadar masalah data di atas kertas, melainkan realitas pahit yang harus ditanggung rakyat kecil setiap harinya.
“Pertumbuhan Tinggi Tanpa Pemerataan Hanyalah Ilusi”
Fahru, mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Soromandi Mataram, menyoroti kerasnya kondisi ini. Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal menambah aset fisik semata, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan.
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal menambah aset fisik, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pembangunan berjalan adil dan merata,” ujar Fahru.
Lebih jauh ia menegaskan, jika perbaikan tidak segera dilakukan, maka capaian gemilang tersebut tidak memiliki arti apa-apa.
“Jika perbaikan tidak segera dilakukan, pertumbuhan ekonomi dua digit yang diraih hanya akan menjadi angka hampa. Pertumbuhan tinggi tanpa pemerataan hanyalah ilusi yang tidak akan pernah bisa disebut sebagai keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Publik pun kini menuntut agar Pemerintah Provinsi NTB segera mengambil langkah konkret dan serius. Anggaran dan kebijakan harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah struktural ini, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan, demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat NTB.
Tim Investigasi NTB
