Bima ~ Bapeka Nusantara ~ Wahai para wakil rakyat, apakah masyarakat yang kalian pimpin hanya untuk diperas melakukan wajib pajak demi anda-anda semua?
Pernyataan keras ini disampaikan Aryadin, Pimpinan Redaksi Media Bapeka Nusantara, menyusul dugaan kuat bahwa Ketua DPRD Kabupaten Bima menggunakan mobil bodong yang menunggak pajak hingga puluhan juta rupiah.
“Jangan dijadikan sebagai contoh, bahwa beban tanggung jawab moral di mata publik maupun masyarakat umumnya kabupaten hancur karena ulah elite. Kita taat pajak demi menggaji mereka yang menerima gaji dari negara hasil pajak rakyat, tapi mereka sendiri diduga tidak taat pajak!” tegas Aryadin.
Bapeka Nusantara Himbau Perlawanan Moral: Setelah hari Minggu, Senin tanggal 05 Oktober 2026, saya atas nama Aryadin Pimpinan Redaksi Media Bapeka Nusantara menghimbau kepada masyarakat Bima untuk meramaikan jalannya aksi demonstrasi di Kantor Gedung DPRD Kabupaten Bima menuntut transparansi dan keadilan pajak pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2026.
TUNTUTAN AKSI: 1. Buka Data Pajak Kendaraan Ketua DPRD Kab Bima ke Publik! Benarkah bodong dan tunggak puluhan juta?
2. KPK & Samsat Bima Periksa STNK dan BPKB Mobil Dinas/Jabatan Ketua DPRD!
3. Jika Terbukti Bodong & Tunggak Pajak, Ketua DPRD Harus Mundur! Tidak layak jadi contoh rakyat.
4.Transparansi Pajak Pejabat Bima!Audit semua mobil pejabat DPRD & Eksekutif Bima.
“Ini bukan ajakan untuk tidak bayar pajak, ini adalah Gerakan Perlawanan Moral Rakyat Bima untuk menuntut keadilan pajak. Rakyat kecil telat sehari didenda, pejabat diduga puluhan juta dibiarkan. Kami akan aksi damai konstitusional Kamis 8 Oktober 2026 di DPRD Kab Bima!” pungkas Aryadin.
Bapeka Nusantara menegaskan aksi ini aksi damai, konstitusional, dan telah memberitahukan kepada Polres Bima Kota.
Titik Kumpul: Lapangan Serasuba Bima – Kamis 08/10/2026 Jam 09.00 WITA.
Tujuan: Gedung DPRD Kabupaten Bima.
Penanggung Jawab: Aryadin – Pimred Bapeka Nusantara
