Pulau Lombok.NTB.Bapeka Nusantara.my.id.Di tengah meningkatnya popularitas dan pujian publik kepada Sari Yuliati, kami memandang bahwa demokrasi yang sehat tidak boleh berhenti pada euforia pencitraan, popularitas, ataupun seremoni politik semata. Pujian adalah hal yang wajar dalam ruang demokrasi, namun penghormatan terbesar terhadap jabatan publik bukanlah tepuk tangan, melainkan ukuran nyata dari sejauh mana kerja politik itu mampu menyentuh dan mengubah kehidupan rakyat secara langsung.
Kami menilai bahwa masyarakat hari ini tidak membutuhkan politik yang hanya sibuk membangun panggung popularitas, tetapi membutuhkan keberanian, ketegasan, dan keberpihakan nyata terhadap persoalan yang dihadapi rakyat sehari-hari. Sebab jabatan publik bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan amanah besar yang harus dibuktikan dengan kerja konkret dan dampak yang terukur.
Pulau Lombok dan masyarakat NTB masih menghadapi banyak persoalan mendasar: lapangan kerja yang terbatas, kualitas pendidikan yang belum merata, persoalan infrastruktur, kemiskinan, nasib petani dan nelayan, hingga persoalan sosial yang terus menghantui masyarakat akar rumput. Maka pertanyaan yang wajar diajukan oleh publik adalah: sejauh mana kekuasaan dan pengaruh politik yang dimiliki benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi rakyat?
Kami tidak ingin rakyat terus-menerus disuguhi agenda penyuluhan seremonial, kegiatan simbolik, ataupun kunjungan formal yang lebih banyak menghasilkan dokumentasi dibanding solusi. Rakyat tidak hidup dari baliho, pidato, ataupun pemberitaan media semata. Rakyat hidup dari kepastian ekonomi, pendidikan yang layak, harga kebutuhan yang stabil, akses kesehatan yang mudah, serta keberpihakan negara yang benar-benar terasa.
Politik yang sehat adalah politik yang menghadirkan dampak. Ketika masyarakat masih sulit mendapatkan pekerjaan, ketika anak-anak muda masih dipaksa merantau karena minimnya peluang di daerah sendiri, ketika suara rakyat kecil masih sering tenggelam di balik kepentingan elite, maka pujian terhadap pejabat publik seharusnya dibarengi dengan evaluasi yang jujur terhadap hasil kerja yang nyata.
Kami menegaskan bahwa kritik ini bukan serangan personal terhadap individu tertentu, melainkan bagian dari tanggung jawab moral masyarakat sipil dan mahasiswa dalam menjaga marwah demokrasi. Demokrasi akan rusak apabila pejabat hanya dipuji tanpa kritik, dan rakyat hanya dijadikan objek pencitraan politik menjelang momentum tertentu.
Kami percaya bahwa jabatan tinggi di tingkat nasional seharusnya mampu menjadi jalan perjuangan untuk memperkuat kepentingan daerah, bukan sekadar memperbesar popularitas pribadi. Karena pada akhirnya sejarah tidak akan mencatat seberapa sering seorang pejabat dipuji, tetapi akan mencatat apa yang benar-benar diwariskan kepada rakyat melalui kerja dan keberpihakannya.
Hari ini masyarakat NTB membutuhkan lebih dari sekadar narasi. Rakyat membutuhkan bukti. Rakyat membutuhkan kebijakan yang berpihak. Rakyat membutuhkan sentuhan nyata yang dapat dirasakan langsung hingga ke pelosok desa, bukan hanya kegiatan simbolik yang selesai dalam hitungan jam lalu hilang tanpa dampak jangka panjang.
Maka kami dari Suara Mahasiswa Untuk Demokrasi Rakyat (SAMUDRA NTB) menyerukan agar seluruh pejabat publik, termasuk wakil rakyat di tingkat pusat, menjadikan kritik ini sebagai bahan refleksi bersama. Bahwa kekuasaan sejatinya bukan untuk dirayakan, melainkan untuk dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Karena sebesar apa pun popularitas dibangun, pada akhirnya rakyat akan tetap bertanya satu hal:
Apa dampak nyata yang benar benar dirasakan masyarakat?
(Ali bin Ahmad )
