Kabupaten Bima ~ Bapeka Nusantara ~ Peringatan dalam Kesabaran masyarakat Pulau Sumbawa tampaknya mulai mencapai batas, setelah bertahun-tahun wacana Pemekaran Pulau Sumbawa ( PPS ) bergulir tanpa kepastian, gelombang protes kini kembali membesar.
Memastikan akan menggelar aksi damai besar-besaran di kawasan Uma Me’e atau Simpang 3 menuju Bandara Bima pada 2 Juni 2026. Lokasi tersebut dipilih bukan tanpa alasan. Jalur strategis menuju bandara dianggap sebagai simbol bahwa suara masyarakat Pulau Sumbawa tak bisa lagi dipinggirkan dan dianggap angin lalu oleh pemerintah pusat.
Ketua Aliansi PPS Kabupaten Bima Samudra Putra, S.H menegaskan bahwa aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa hanya diberi harapan palsu terkait pemekaran Pulau Sumbawa.
Ini bukan hanya terjadi di Bima. Di Poto Tano juga, pada teman-teman dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar akan turun aksi. Artinya masyarakat kembali bersuara karena terlalu lama diabaikan. tegasnya
Menurut Aliansi PPS Kabupaten Bima, bahwa pemerintah pusat dinilai terus menggantung aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa tanpa keberanian mengambil keputusan politik yang jelas. Padahal, tuntutan pemekaran bukan isu baru. Aspirasi itu sudah diperjuangkan bertahun-tahun oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh daerah, mahasiswa hingga organisasi kepemudaan.
Namun hingga kini, janji demi janji hanya berakhir sebagai konsumsi politik musiman. Ketika momentum politik datang, isu pemekaran selalu dijadikan bahan pidato dan pencitraan. Setelah itu, masyarakat kembali dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Ungkapnya pada hari ini Jum’at (29/05/2026) kepada wartawan
Rakyat jangan terus dijadikan penonton dalam rumahnya sendiri. Kalau aspirasi terus diabaikan, jangan salahkan jika jalanan menjadi ruang perlawanan.
Disisi lain. Aliansi PPS juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat Pulau Sumbawa dibanding wilayah lain pulau lombok. Yang dimana Infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemerataan anggaran disebut masih jauh dari harapan pemerintah provinsi NTB. Mereka menilai pemekaran bukan sekadar soal wilayah administratif, tetapi tentang percepatan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat Pulau Sumbawa. Sindirnya
Aksi ini dipastikan menjadi peringatan keras kepada pemerintah pusat agar berhenti memainkan harapan rakyat dengan janji normatif tanpa realisasi. Massa aksi menegaskan mereka tidak membutuhkan seremoni politik, melainkan keputusan nyata.
Sebagai dasar kedaulatan rakyat. Aliansi PPS menegaskan aksi akan berlangsung Damai, kondusif dan tetap memperhatikan Keamanan dan ketertiban Masyarakat, Namun satu hal yang pasti, semangat perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa disebut tidak akan padam sampai pemerintah pusat benar-benar memberikan kepastian terhadap pemekaran Pulau Sumbawa. Pungkasnya Ketua Aliansi PPS Kabupaten Bima(Red/Aryadin)
