Bima ~ Bapeka Nusantara ~ Bupati perkuat kapasitas fiskal, Bima raih WTP 11 kali berturut-turut. Upaya Pemerintah Kabupaten Bima memperkuat kapasitas fiskal daerah kembali mendapat sorotan.
Berdasarkan pemberitaan di media sosial FB, media cetak dan online Agustus 2026, Bupati Bima H. Ady Mahyudi disebut berhasil mengupayakan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp277 Miliar dari APBN.
Tambahan anggaran tersebut bukan sekadar angka. Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, kemampuan pemerintah daerah mencari ruang fiskal menjadi faktor penting agar program pembangunan tetap berjalan.
APBD 2026 Kabupaten Bima sendiri telah ditetapkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2025. Jika tambahan dana Rp277 miliar ini terealisasi sesuai peruntukannya, ruang gerak pemerintah daerah akan lebih besar untuk memperkuat sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga program prioritas kesejahteraan masyarakat.
KEPEMIMPINAN DAN TATA KELOLA. Di sinilah kepemimpinan seorang kepala daerah diuji. Bupati tidak hanya dituntut mengelola anggaran yang ada, tetapi juga harus mampu membangun komunikasi dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pemerintah pusat.
Bima membutuhkan pemimpin yang tidak hanya duduk di balik meja, tetapi berani membuka pintu-pintu komunikasi untuk mencari dukungan pembangunan.
Capaian ini juga perlu dilihat dalam konteks tata kelola. Pada Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Bima kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kali secara berturut-turut atas pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, tambahan fiskal harus diikuti dengan pengelolaan yang transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
HARAPAN PUBLIK. Besarnya anggaran bukan tujuan akhir yang paling penting adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Bagi masyarakat Bima, kabar tambahan Rp202 Miliar ini semestinya menjadi momentum untuk melihat pembangunan lebih objektif. Kritik tetap diperlukan sebagai kontrol publik, tetapi setiap ikhtiar yang menghadirkan tambahan sumber daya bagi daerah juga layak diapresiasi.
Tugas besar masih menanti. Jalan yang belum baik harus dibenahi, pelayanan publik diperdekat, pendidikan dan kesehatan diperkuat, serta ekonomi masyarakat terus digerakkan.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang Bupati bukanlah seberapa sering namanya dipuji, melainkan seberapa banyak masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka.
Bima membutuhkan pembangunan, bukan sekadar perdebatan. Bima membutuhkan kerja nyata, bukan hanya kata-kata. Dan setiap rupiah yang berhasil diperjuangkan untuk daerah harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat. (Team Bapeka Nusantara/Red/Aryadin)
