Kota Bima ~ Bapeka Nusantara ~ Diskusi publik bertema “Isu-Isu Sosial Mencari Akar Masalah dan Solusi Pembangunan Daerah” yang digagas Anggota DPRD NTB Abdul Rauf bersama Bapeka Nusantara di Tambora Homestay, Kota Bima, Rabu malam 11 Juni 2026, menyoroti pentingnya kualitas kepemimpinan, birokrasi, dan peran intelektual sebagai kunci kemajuan daerah.
Para akademisi sepakat persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari kualitas tata kelola pemerintahan.
Prof. Dr. Kadri menekankan kaum intelektual harus aktif di ruang digital. “Media sosial hari ini arena pertarungan gagasan. Jika hanya diisi hoaks dan provokasi, cara berpikir masyarakat ikut dangkal. Intelektual punya tanggung jawab moral hadirkan konten yang mencerdaskan,” ujarnya.
Sementara Dr. Ridwan dan Dr. Rifai menyoroti kualitas pemimpin serta reformasi birokrasi. “The right person in the right place wajib ditegakkan. Jabatan strategis harus diisi SDM berkompetensi dan integritas. Birokrasi harus berubah dari lamban menjadi melayani,” tegas Dr. Rifai.
Dr. Firmanton menutup dengan catatan IPM NTB yang masih rendah. “Infrastruktur penting, tapi investasi terbesar adalah manusia sehat, terdidik, produktif. Tanpa itu, pembangunan fisik tidak akan berdampak besar,” katanya.
Diskusi ini jadi benang merah: kemajuan daerah ditentukan bukan hanya anggaran besar, tapi arah kebijakan tepat, penempatan pejabat sesuai kompetensi, dan kepemimpinan yang mengubah tantangan jadi peluang. Tutupnya(Tim/Aryadin)
Diskusi Publik dengan Tema “Isu-Isu Sosial dan Pembangunan Daerah” bareng DPRD NTB Abdul Rauf dan Bapeka Nusantara mencatat 5 catatan penting.
1. Intelektual Wajib Turun ke Medsos. Ruang digital jangan cuma diisi hoaks. Gagasan baik harus mewarnai biar masyarakat gak salah arah.
2. Kualitas Pemimpin = Kualitas Hidup Warga. Visi, kompetensi, integritas pemimpin menentukan nasib kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik.
3. Birokrasi sehat = pejabat ditempatkan sesuai kompetensi, bukan titipan. Dari “orientasi jabatan” jadi “orientasi hasil”.
4. IPM Rendah = PR Besar. Bukan Takdir. Tapi Kebijakan pemimpin, ” Daerah Bisa Maju”. Bangun fisik boleh, tapi investasi utama tetap manusia: sehat, pintar, produktif.
5. Pemimpin lemah = kebijakan ngaco = rakyat sengsara. Birokrasi salah kamar = pelayanan macet. Intelektual diem di kampus = medsos dikuasai hoaks.
Solusinya? 3 kata: Pemimpin Berkualitas tambah Birokrasi Sehat dan Intelektual Hadir.
