Mataram.Bapeka Nusantara .my.id.Konsep Car Free Day (CFD) yang digadang-gadang sebagai “ruang napas” ekonomi bagi rakyat kecil dan UMKM, kembali menuai kontroversi. Alih-alih menjadi wadah produktivitas masyarakat, kebijakan ini dinilai sering kali berubah fungsi menjadi tempat seremoni yang mengesampingkan nasib pedagang kecil.
Kritikan keras dilontarkan terkait praktik yang kerap terjadi, di mana area CFD tiba-tiba harus “steril” demi kegiatan senam atau acara resmi pejabat. Akibatnya, pedagang yang sudah bersusah payah mempersiapkan dagangan sejak dini hari, terpaksa harus menggeser lapak secara mendadak tanpa persiapan matang.
Para pedagang kecil kerap menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka harus bangun sejak pukul 03.00 dini hari, memasak, dan mendorong gerobak demi memenuhi kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak. Namun, keputusan pemindahan lokasi sering kali dikeluarkan secara sepihak dan mendadak.
“Kursi lipat memang gampang dipindah, tapi nasib orang yang mencari nafkah dari situ tidak bisa seenaknya digeser,” ungkap keterangan yang beredar, menyoroti minimnya empati dalam pengambilan keputusan.
Ironisnya, masih banyak fasilitas umum lain yang luas dan memadai seperti Lapangan Muhajirin, Lendang Bolet, hingga berbagai Gedung Olahraga (GOR) yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan senam atau upacara. Namun, area CFD justru menjadi pilihan utama yang dikorbankan.
Hal ini memunculkan persepsi bahwa di mata birokrasi, keringat dan penghidupan pedagang kecil dinilai lebih murah dibandingkan kebutuhan panggung seremonial semata. Ruang publik yang seharusnya milik semua orang, mendadak dimonopoli untuk kepentingan segelintir pihak.
Salah satu kritik paling tajam menyentuh pola pikir birokrasi yang memandang ekonomi rakyat sepele, layaknya memindahkan kursi hajatan. Keputusan diambil dari balik ruangan ber-AC tanpa memahami dampak nyata di lapangan: omzet yang hilang, pelanggan yang kabur, hingga bahan makanan yang terbuang sia-sia karena basi.
Sementara pedagang merugi, penyelenggara acara tetap terlihat sukses dengan dokumentasi foto dan laporan kegiatan yang “berjalan lancar”.
Menanggapi hal ini, dinilai tidak adil jika menyalahkan aparat di lapangan seperti Satpol PP. Pasalnya, mereka hanyalah menjalankan perintah atasan, bahkan tak jarang justru turut membantu memindahkan barang dagangan.
Masalah utama terletak pada sistem dan pola pikir pengambil kebijakan yang selalu menganggap rakyat kecil harus siap mengalah kapan saja. Hal ini bertolak belakang dengan janji politik dan Peraturan Daerah yang menyatakan keberpihakan pada UMKM.
Ahmad Nouval Faorani, Sekjen Lembaga Semesta NTB, menegaskan sikapnya terkait fenomena ini.
“Pemerintah berteriak ‘UMKM Naik Kelas’, tapi di lapangan mereka disuruh minggir tiap ada hajatan penguasa. Jangan mimpi ekonomi rakyat tumbuh kalau ruangnya saja tidak pernah benar-benar milik mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, CFD tanpa keberadaan rakyat kecil ibarat jalan kosong tanpa jiwa. “Pemerintah yang tega mengosongkan jalan itu, sedang mengosongkan kepercayaannya sendiri,” pungkasnya.
Tim Investigasi NTB
