Bima ~ Bapeka Nusantara ~ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Ra’uf, menyoroti kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi di wilayah kota bima dan kabupaten bima.
Kendati kelangkaan gas elpiji, masyarakat menyampaikan keluhannya pada anggota DPRD NTB karena mereka kesulitan mendapatkan gas. “Keluhan kelangkaan gas elpiji disampaikan langsung oleh masyarakat saat kegiatan reses, dan bahkan masyarakat menyampaikan melalui pesan pribadi (inbox) messenger facebook,” ujar anggota DPRD NTB, Abdul Ra’uf pada media, Rabu, 10/6/2026.
Kelangkaan gas elpiji sering terjadi setiap tahun. Bukan hanya kelangkaan gas yang dihadapi oleh masyarakat namun harganya melebihi harga Het. Ia mengatakan persoalan sulitnya masyarakat mendapatkan gas subsidi sesuai harga het 18 ribu, ini telah menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga dalam beberapa pekan terakhir.
“Masyarakat mengeluhkan ketersediaan gas yang sering langka di tingkat pengecer, bahkan harga jualnya kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Namun harga dilapangan antar 30 sampai 50 ribu rupiah,” bebernya.
Kemudian di berbagai desa dan kelurahan yang dikunjunginya saat reses, tidak lain masyarakat ngeluhkan akibat sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kilogram.
Keluhan yang sama juga banyak saya terima melalui inbox dan komunikasi langsung dari masyarakat. Karena itu, persoalan ini harus segera mendapatkan perhatian dan di atensi serius. Ujar Abdul Rauf.
Aspirasi masyarakat tersebut sudah ditindaklanjuti dan Abdul Rauf mengaku telah melakukan koordinasi dengan Gubernur NTB untuk meminta agar persoalan kelangkaan elpiji segera diatensi oleh pemerintah provinsi bersama pihak terkait.
Ia mengapresiasi respons cepat Gubernur NTB yang langsung melakukan koordinasi dengan Pertamina dan Patra Niaga sekitar dua minggu lalu. “Alhamdulillah, Pak Gubernur merespons dengan sangat baik. Beliau bahkan telah berkoordinasi dengan Pertamina dan Patra Niaga untuk memastikan kondisi ketersediaan stok. Bebernya
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Gubernur NTB mendapatkan penjelasan bahwa tidak terdapat pengurangan kuota elpiji subsidi untuk wilayah NTB. Dengan demikian, persoalan yang terjadi diduga lebih banyak berkaitan dengan tata kelola dan pengawasan distribusi di tingkat lapangan.
“Pak Gubernur menjamin bahwa tidak ada pengurangan kuota gas elpiji untuk daerah kita,”imbuhnya. Ia mengatakan
masalah yang perlu dibenahi adalah pendistribusian agar benar-benar tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat yang berhak. Seperti dilansir dari media barumeter99
Langkah pemerintah kabupaten dan kota, harus pro aktif melakukan pengawasan terhadap masalah ini. Karena itu, kami mendorong di jalur distribusi elpiji subsidi, mulai dari agen hingga pangkalan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang mengambil keuntungan pribadi.
Jiwa ketegasan dalam pengawasan di utamakan ketat, karena dinilai kepentingan masyarakat untuk mencegah terjadinya penimbunan. Mengkhawatirkan persoalan disisi permainan harga, maupun distribusi yang tidak sesuai peruntukan. Tegas Abdu Ra’uf anggota DPRD NTB Dapil IV (enam) kota bima, kabupaten bima dan kabupaten Dompu.
Politisi fraksi Demokrat Abdul Ra’uf, selalu mendorong kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk aktif melakukan pengawasan.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat distribusi yang tidak tertib,” pungkasnya. Ia mengatakan pemerintah daerah harus hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Catatan yang himpun redaksi,
Kelangkaan gas elpiji sudah bukan rahasia umum lagi dan sering terjadi setiap tahun. Akibat kelangkaan gas tersebut masyarakat kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan hidup mereka setiap hari. Bukan hanya kelangkaan gas yang dihadapi oleh masyarakat harga gas melebihi harga Het dan dijual dengan harga 30-50 ribu rupiah.(Red/Aryadin)
