Bima ~ Bapeka Nusantara Kepercayaan publik terhadap birokrasi Kabupaten Bima diduga semakin terkikis. Setelah Surat Terbuka Publik Nomor: 025/ST-MASYARAKAT/VIII/2026 viral di Facebook dengan 16 Ribu tayangan, sejumlah mantan Kepala Sekolah SD/SMP dikabarkan sedang konsolidasi untuk aksi damai.
“Viral 16 Ribu View, Massa Tuntut Evaluasi Rangkap Jabatan PLT BKD dan Audit SK 245 Kepsek”
Diduga Kepercayaan masyarakat dan publik mulai terkikis hilang arah dalam kepemimpinan Bupati Bima dan wakil bupati menduga efek dari rotasi mutasi Kepsek SD dan SMP yang tidak memenuhi syarat seleksi penerima bakal calon kepala sekolah dilantik sebagai definitif.
Setelah dilayangkan surat terbuka kepada publik, kini viral dan blunder jadi perbincangan hangat. Rasa perduli dalam Upaya mengapload secara tersirat, melalui media sosial Facebook. agar masyarakat mengetahui kedzaliman ternampak di sepanjang sejarah, semenjak mekar kabupaten bima dengan kota bima harapan itu dan menyuarakan di anggap sebagai pembangkangan terhadap pemerintah daerah maupun bupati bima.
Sebenarnya, bahwa ini bukan kritik melainkan menuntut hak secara terbuka. Kami juga tidak membalas dendam dengan adanya perso’alan dan kelakuan serta tindakan dilakukan Intimidasi oleh pihak Oknum-oknum Tim Sukses Adi-Irfan padahal kader salah satu partai. Ungkap Seorang mantan Kepala Sekolah
Lanjutnya, ini bukan sebuah akhir dari proses politik, bahwa jangka panjang akan menjadi dampak sejarah baru di momen tertentu masa akan datang. Dalam insiden diskriminasi dalam sebuah catatan, dipastikan menjadi ultimatum melakukan demonstrasi dengan masa aksi yang tercantum 230 orang mantan kepsek.
Kami menuntut keadilan, apakah masih ada di negeri ini khususnya kabupaten bima. Mengira “visi misi perubahan bima bermartabat” akan melekat pada kebijakan serta kebenaran kepemimpinan bupati bima, fakta tentang pembenaran lebih mengedepankan kepentingan Oknum-oknum timses dan mengabaikan aspek Dugaan Korupsi, Kolusi serta Nepotisme.
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Bima Ady Mahyudi, SE dan warga menyoroti 3 hal krusial birokrasi saat ini. Imbuhnya
Tuntutan dalam surat terbuka
1. Rangkap Jabatan Kepala Dinas Dikbudpora yang merangkap PLT Kepala BKD dalam waktu lama. Diduga bertentangan dengan Pasal 76 UU No 23/2014 dan berpotensi Conflict of Interest.
2. Dugaan Maladministrasi SK 245 Kepsek: Pelantikan 245 Kepsek tanggal 22 Juli 2026 yang diduga tidak sesuai prosedur Baperjaka dan Permendikdasmen No 7/2025. Hal ini memicu penyegelan sekolah di beberapa wilayah.
3. Tidak Ada Transparansi: Tidak adanya jawaban resmi Pemkab atas konfirmasi dan somasi media dan masyarakat.
Ancaman Aksi 230 Mantan Kepsek Seorang mantan Kepala Sekolah yang enggan disebut nama mengatakan, munculnya surat terbuka ini bukan bentuk pembangkangan, melainkan menuntut hak secara terbuka.
Kami tidak membenci Pak Bupati. Yang kami sayangkan oknum-oknum tertentu yang memaksakan kehendak. Ini diduga ada penyusup birokrasi yang menciptakan instabilitas. Ungkapnya kepada Bapeka, Sabtu (22/8/2026).
Ia menegaskan, jika dalam 7×24 jam` tidak ada jawaban, maka 230 orang mantan Kepsek akan melakukan aksi damai dan melaporkan ke KASN, Kemendagri, dan Ombudsman.
Klarifikasi dari Aryadin, menegaskan surat terbuka di postingan akun Facebook tersebut, ini lahir dari nurani bukan dendam pribadi. “Saya punya rekam jejak 3 periode memperjuangkan hingga diraih kemenangan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Apapun resikonya saya tanggung jawab. Ini soal Bima Bermartabat yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Bapeka Nusantara mendesak Bupati Bima segera: 1. Mengevaluasi rangkap jabatan PLT BKD dan tunjuk pejabat definitif.
2. Buka audit pelantikan 245 Kepsek
3. Tindak tegas oknum yang diduga manipulasi administrasi.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi ke Bagian Humas Pemkab Bima belum mendapat jawaban resmi. Bapeka menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab.(Tim Bapeka Nusantara/Red/Aryadin)
