Kota Bima ~ Bapeka Nusantara ~ Menjadi misteri dibalik Program kesejahteraan rakyat Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dara Kota Bima senilai Rp1,9 miliar hingga kini belum menunjukkan kejelasan penyelesaian. Proyek yang semestinya menjadi solusi kebutuhan dasar masyarakat itu justru menuai sorotan karena dinilai tidak transparan dan terkesan berjalan tanpa kepastian.
Sejumlah pihak menilai, pelaksanaan proyek tersebut menyisakan banyak pertanyaan, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya persoalan serius yang belum diungkap ke publik.
Laporan terkait proyek ini diketahui telah disampaikan oleh EKLMND NTB kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Namun hingga saat ini, proses penanganan laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Minimnya informasi dari pihak berwenang semakin memperkuat kesan bahwa penanganan kasus ini berjalan lambat dan tidak transparan. Padahal, sebagai institusi penegak hukum, publik menaruh harapan besar agar setiap laporan dugaan penyimpangan dapat ditindaklanjuti secara profesional dan terbuka.
Muhammad Ramdan menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima konfirmasi resmi dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terkait tindak lanjut laporan tersebut. “Sampai hari ini belum ada konfirmasi dari Kejati NTB. Ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk seharusnya mendapat kejelasan proses, baik dalam bentuk penyelidikan maupun langkah hukum lanjutan.
Danil Akbar ketua PMAKI NTB menilai, jika benar terdapat permasalahan dalam proyek tersebut, maka perlu ada keterbukaan informasi kepada publik. Hal ini penting untuk memastikan tidak adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara serta menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Telah jelas persoalan SPAM ini bermasalah, dan masyarakat juga mengeluhkan akan proyek air bersih di kelurahan DARA, maka hukum harus menguji kebenarannya, dalam hal ini kejaksaan Tinggi NTB jangan main-main lagi dengan pelaporan dari adik-adik dari LMND/IMPERIUM. Setiap kerugian negara yang timbul harus diungkap dan diproses secara hukum. Kalau memang sudah ada laporan resmi masyarakat, jangan abaikan dong. Jangan sampai ada main beking-beking terhadap penyimpangan keuangan negara dan terhadap para pelaku koruptif di negeri ini, siapa saja pihak yang dilaporkan itu panggil dan dalami kasusnya.” Tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan laporan dimaksud. TBO-NTB Kejaksaan Tinggi Ntb(Red/Aryadin)
