Bima ~ Bapeka Nusantara ~ Direktur Eksekutif LEAD NTB, Agus Mawardy, mengkritik lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kota Bima terhadap pelaksanaan program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), khususnya pembangunan Kolam Retensi Amahami senilai ratusan miliar rupiah.
“Kalau dewan hanya peka setelah persoalan muncul, fungsi pengawasan seolah-olah tidak ada,” tegas Agus Mawardy.
Adapun 3 hal menjadi sorotan Kritis LEAD-NTB. (1). Pengawasan Jalan di Tempat, Seharusnya DPRD proaktif sejak perencanaan, pengadaan material, pembebasan lahan, hingga dampak lingkungan. Jangan tunggu viral baru bergerak.
(2). Potensi Konflik Kepentingan, LEAD NTB menyoroti adanya dugaan keterkaitan salah satu pimpinan DPRD dengan usaha galian C yang masuk dalam rantai pasok material NUFReP. Jika benar, ini tabrakan kepentingan yang harus diklarifikasi secara terbuka.
(3). RDP Mangkrak, LEAD NTB sudah mengajukan surat resmi Rapat Dengar Pendapat terkait NUFReP. Namun hingga kini belum dijadwalkan. Padahal publik berhak tahu kejelasan proyek ini.
Kemudian tuntutan LEAD-NTB saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp pribadinya, memberikan keterangan ke Bapeka Nusantara, (1). Semua anggota DPRD Kota Bima, segera jadwalkan RDP terbuka terkait NUFReP dan Kolam Retensi Amahami. Undang KPK, BPKP, Inspektorat, DLH, dan masyarakat terdampak.
(2). Diharapkan publik buka data pengadaan material, terutama asal material urug dan galian C. Pastikan tidak ada konflik kepentingan. Diduga kuat ketua DPRD kota bima turut terlibat mengendalikan dalam konspirasi terselubung.
3. Audit menyeluruh terhadap perencanaan, anggaran, manfaat, dan dampak lingkungan kolam retensi Amahami. Karena ada tanga besi menguasai dalamnya, menduga kuat walikota dan keluarganya???.
Kami menghimbau kepada masyarakat, hal ini. Tidak menolak proyek yang masuk di kota bima. Kami menuntut proyek ini benar-benar untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang. Ajar Agus
Disinyalir ungkap Agus, Saat dikonfirmasi melalui kepala bagian hubungan masyarakat Humas pemerintah daerah kota bima, Ihya Ghazali menyebut pimpinan sedang rakor di Provinsi bersama KPK, BPKP. Kami berharap sepulang dari rakor, DPRD segera panggil LEAD NTB untuk RDP.
Sembari menunggu tanggapan agar dapat pemberitaan berimbang, kami membuka ruang hak jawab. Oleh pihak DPRD dan Pemkot Bima, berita ini dipublikasikan pimpinan redaksi Media Bapeka Nusantara pada tanggal 04/09/2026.(Red/Aryadin)
